Program Koperasi Merah Putih merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan pemerintah daerah menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan antara fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan koperasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik norma, serta ketidakpastian hukum apabila pemerintah daerah melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi Program Koperasi Merah Putih berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji batas-batas kewenangan tersebut dalam perspektif otonomi daerah dan prinsip kemandirian koperasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam Program Koperasi Merah Putih bersifat terbatas dan hanya meliputi fungsi pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi, koordinasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola operasional koperasi, menentukan kebijakan usaha, maupun mengambil alih kewenangan rapat anggota karena pengelolaan koperasi merupakan hak anggota sebagai badan hukum privat. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah harus berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap prinsip kemandirian koperasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah agar pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih berjalan efektif tanpa menimbulkan penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran terhadap prinsip negara hukum.

**Kata Kunci:** kewenangan pemerintah daerah, Koperasi Merah Putih, pengawasan, pengelolaan koperasi, hukum administrasi negara.