HARMONISASI PERATURAN ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN

Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010, ada perbedaan pendekataan dalam menentukan kedudukan dan
hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam,
hubungan hukum antara anak dan ayah hanya diakui apabila perkawinan telah dilakukan
secara sah. Oleh karna itu, aspek nasab menjadi dasar utama dalam penentuan hak, termasuk
hak untuk mewarisi. Melalui keputusannya, Mahkamah Konstitusi melindungi hak anak
dengan memungkinkan hubungan keperdataan antara anak yang tidak kawin dengan ayah
biologisnya selama hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah. Ada perbedaan
perspektif karena perbedaan konstruksi norma tersebut. Selain itu, hal itu sulit untuk
diterapkan secara praktis. Kondisi ini dapat menyebabkan putusan yang berbeda dalam
praktik peradilan, terutama di peradilan agama, karena masing-masing dasar hukum memiliki
penekanan yang berbeda. Akibatnya, mewujudkan kepastian hukum menjadi sulit apabila
standar yang digunakan tidak selaras