Penelitian ini menganalisis penanganan tindak pidana kesusilaan berupa penawaran layanan seksual sesama jenis melalui Facebook di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum pidana terhadap penawaran layanan seksual siber di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, serta Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015. Implementasi penanganan oleh Polres Jember melalui penyelidikan dan penyidikan belum berjalan optimal akibat beberapa hambatan. Hambatan tersebut meliputi penggunaan akun anonim oleh pelaku, sulitnya polisi menembus komunitas tertutup LGBT, keterbatasan teknologi digital forensik, serta minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus asusila. Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif melalui sosialisasi moral dan patroli siber, serta represif melalui penegakan hukum sanksi pidana dan penyitaan barang bukti. Diharapkan kepolisian meningkatkan kapasitas siber dan pemerintah daerah memperkuat regulasi serta literasi digital masyarakat guna menekan maraknya kejahatan prostitusi online sesama jenis di Kabupaten Jember secara efektif.
Kata kunci. Facebook, Kabupaten Jember, Layanan Seksual Sesama Jenis, Tindak Pidana Kesusilaan