Abstrak.
Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum jaminan kesehatan bagi korban tindak pidana dari komunitas Badui Dalam yang tidak memiliki pencatatan administrasi kependudukan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara normatif mewajibkan kepemilikan NIK dan KTP sebagai prasyarat kepesertaan. Namun, masyarakat Badui Dalam secara kultural menolak pencatatan tersebut demi mematuhi pikukuh adat. Kondisi ini menciptakan hambatan serius bagi korban kejahatan yang membutuhkan layanan medis segera. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 4 dan Pasal 174 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hak atas pelayanan kesehatan bersifat universal dan wajib diutamakan dalam kondisi darurat tanpa hambatan administratif. Ketiadaan NIK tidak menggugurkan status kewarganegaraan seseorang. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum adaptif melalui sistem identifikasi alternatif berbasis surat keterangan lembaga adat atau pemerintah desa, serta menyediakan pembiayaan kesehatan khusus bagi korban kejahatan dari masyarakat adat demi mewujudkan keadilan sosial.
Kata kunci. Administrasi Kependudukan, Badui Dalam, Jaminan Kesehatan, Korban Tindak Pidana, Perlindungan Hukum