Abstrak. Penelitian ini mengkaji fenomena semakin maraknya usaha depot air minum isi ulang yang beroperasi tanpa memiliki izin resmi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama rendahnya jaminan mutu, keamanan, dan higiene air minum yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional depot air minum isi ulang tanpa izin memenuhi unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), karena bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditetapkan dalam regulasi mengenai perizinan usaha dan standar kesehatan air minum. Akibat hukumnya, pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami konsumen. Selain itu, penerapan asas strict liability menegaskan bahwa tanggung jawab perdata tetap melekat pada pelaku usaha tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan oleh konsumen. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten serta pengawasan perizinan secara preventif perlu diperkuat guna menjamin perlindungan konsumen, meningkatkan kepastian hukum, dan mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Air Minum Isi Ulang, Perbuatan Melawan Hukum, Perizinan, Strict Liability.