Praktik sewa lahan sawah di Desa Sanenrejo, Kabupaten Jember telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi salah satu bentuk kerja sama ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pertanian. Pelaksanaan sewa lahan pada umumnya dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan antara pemilik lahan dengan penyewa tanpa adanya perjanjian tertulis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu sewa, besaran ujrah, serta penyelesaian risiko apabila terjadi permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran maupun gagal panen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad ijarah dalam sewa lahan sawah di Desa Sanenrejo Kabupaten Jember berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pemilik lahan, penyewa, serta perangkat desa. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa lahan sawah di Desa Sanenrejo telah memenuhi unsur-unsur pokok akad ijarah, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kejelasan objek sewa, penetapan ujrah, jangka waktu, serta hak dan kewajiban para pihak. Penyelesaian permasalahan dilakukan melalui musyawarah berdasarkan kesepakatan bersama. Meskipun demikian, penyusunan perjanjian secara tertulis masih diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, pembuktian akad, dan meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari.