The use of Identity Cards (Kartu Tanda Penduduk/KTP) as collateral in debt agreements remains common
despite the absence of legal provisions recognizing KTP as a valid security object. This study analyzes the legal
validity of using KTP as collateral and the legal consequences arising when a debtor defaults. A normative
juridical method was employed using statutory and conceptual approaches, with primary, secondary, and
tertiary legal materials analyzed through qualitative legal interpretation. The results show that KTP cannot be
classified as either proprietary or personal security because it is an official state identity document with no
economic value and does not fulfill the legal requirements of collateral under Indonesian civil law. Consequently,
KTP cannot establish preferential rights for creditors or function as an executable security object in the event of
default. Moreover, retaining a debtor’s KTP as collateral may violate the principles of personal data protection
under Indonesian law. Although the principal debt agreement may remain valid if it fulfills Article 1320 of the
Indonesian Civil Code, the collateral agreement involving KTP is legally invalid. Strengthening public legal
awareness and government supervision is recommended to prevent misuse of identity documents in private debt
transactions.
Keywords: Collateral Agreement; Default; Identity Card (KTP); Legal Protection; Personal Data Protection.
ABSTRAK
Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang masih menjadi
praktik yang umum di masyarakat meskipun belum terdapat ketentuan hukum yang mengakui KTP sebagai
objek jaminan yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan hukum penggunaan KTP sebagai
jaminan serta akibat hukum yang timbul apabila debitur melakukan wanprestasi. Penelitian menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier dianalisis melalui interpretasi hukum secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa KTP tidak dapat dikategorikan sebagai jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan karena merupakan
dokumen identitas resmi negara yang tidak memiliki nilai ekonomis serta tidak memenuhi persyaratan hukum
sebagai objek jaminan menurut hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, KTP tidak dapat memberikan hak
preferen kepada kreditur maupun berfungsi sebagai objek jaminan yang dapat dieksekusi apabila terjadi
wanprestasi. Selain itu, penahanan KTP milik debitur sebagai jaminan berpotensi melanggar prinsip perlindungan
data pribadi sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia. Meskipun perjanjian pokok utang-piutang tetap dapat
dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian
jaminan yang menggunakan KTP sebagai objek jaminan tidak memiliki keabsahan hukum. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan pengawasan pemerintah untuk mencegah
penyalahgunaan dokumen identitas dalam transaksi utang-piutang privat.