Kecelakaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya
menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama mengenai perlindungan terhadap
korban yang tidak tercatat dalam daftar manifest. Manifest penumpang merupakan
dokumen penting yang digunakan sebagai dasar identifikasi penumpang dan penyaluran
santunan kecelakaan oleh PT Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Faktanya
dalam praktiknya masih ditemukan penumpang yang telah memiliki tiket tetapi tidak
tercantum dalam manifest sehingga mengalami kesulitan memperoleh hak-haknya
setelah terjadi kecelakaan kapal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk
perlindungan hukum bagi korban yang tidak tercatat dalam manifest serta pihak yang
bertanggung gugat atas kerugian yang dialami korban. Penelitian menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban tetap
berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang dapat dibuktikan sebagai
penumpang yang sah melalui alat bukti lain, sedangkan tanggung gugat atas tidak
tercatatnya penumpang dalam manifest berada pada penyelenggara angkutan dan
pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerbitan serta verifikasi manifest sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perlunya ada
peningkatan pengawasan terhadap penyusunan manifest agar menjamin kepastian
hukum dan perlindungan bagi seluruh penumpang.