ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim atas pembelaan kebebasan berpendapat dalam Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN.Idm terkait perkara penodaan agama yang melibatkan Panji Gumilang. Isu ini penting karena berada pada titik pertemuan antara perlindungan agama, kebebasan berekspresi, dan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif melalui analisis isi terhadap norma hukum dan argumentasi hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat sama-sama merupakan hak fundamental, tetapi tidak bersifat absolut. Hakim perlu menilai unsur delik secara cermat, terutama unsur kesengajaan, berdasarkan alat bukti yang sah, fakta persidangan, dan keterangan ahli. Putusan dalam perkara penodaan agama harus mencerminkan keseimbangan antara ketertiban umum, perlindungan agama, dan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menegaskan perlunya penafsiran hukum yang proporsional agar pemidanaan tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap ekspresi intelektual yang sah dan ruang dialog keagamaan tetap terlindungi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan demokratis.

Kata kunci : Hak Asasi; Kebebasan Berpendapat; Penistaan Agama; Pertimbangan Hakim; Putusan Hakim.

ABSTRACT
This study analyzes judicial considerations regarding the defense of freedom of expression in Decision Number 365/Pid.Sus/2023/PN.Idm concerning the blasphemy case involving Panji Gumilang. The issue is significant because it lies at the intersection of religious protection, freedom of expression, and the principles of a democratic rule-of-law state. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, the Criminal Code, Law Number 1/PNPS/1965, Law Number 39 of 1999, and the court decision, while secondary materials consist of legal literature and relevant scholarly articles. The materials were analyzed deductively through content analysis of legal norms and judicial reasoning. The findings show that freedom of religion and freedom of expression are fundamental rights, but they are not absolute. Judges must carefully assess the elements of the offense, particularly intent, based on valid evidence, trial facts, and expert testimony. Decisions in blasphemy cases must balance public order, religious protection, and citizens’ constitutional rights. This study emphasizes proportional legal interpretation to prevent criminalization of legitimate intellectual expression and to preserve religious dialogue in a plural society.

Keywords : Blasphemy; Freedom of Expression; Human Rights; Judicial Consideration; Judicial Decision.