ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penggunaan narkotika untuk
kepentingan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta mengkaji sinkronisasi kedua
regulasi tersebut dalam memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara
preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
mengatur penggunaan narkotika dengan pendekatan yang berorientasi pada pengendalian dan
pencegahan penyalahgunaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan
ruang penggunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi, standar
pelayanan, dan kebutuhan medis pasien. Perbedaan orientasi pengaturan tersebut berpotensi
menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik pelayanan kesehatan,
khususnya terkait penggunaan narkotika untuk kepentingan medis. Harmonisasi kedua undang-
undang perlu dilakukan melalui penafsiran sistematis, penerapan asas-asas hukum, serta
penyusunan peraturan pelaksana yang secara jelas mengatur mekanisme penggunaan narkotika
dalam pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pengaturan yang harmonis diharapkan mampu
mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien, serta
menjaga keseimbangan antara pengendalian penyalahgunaan narkotika dan pemenuhan hak atas
kesehatan.