Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan mengubah sistem pengawasan profesi dokter gigi melalui penguatan
kewenangan negara, sehingga memunculkan potensi dualisme kewenangan antara
Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi dalam penegakan
kode etik dan disiplin. Penelitian terdahulu masih berfokus pada pengaturan
sebelum berlakunya undang-undang tersebut sehingga belum mengkaji secara
mendalam batas kewenangan kedua lembaga setelah perubahan regulasi. Penelitian
ini bertujuan menganalisis akibat hukum hasil pengawasan kode etik profesi dokter
gigi oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi serta menilai
kepastian hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum
adanya pengaturan yang tegas mengenai pembagian kewenangan menyebabkan
potensi tumpang tindih pemeriksaan, perbedaan putusan, dan ketidakpastian hukum.
Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis harmonisasi kewenangan antara
organisasi profesi dan lembaga negara dalam pengawasan kode etik profesi dokter
gigi pasca reformasi regulasi kesehatan. Disimpulkan bahwa diperlukan pengaturan
yang lebih jelas mengenai batas kewenangan, mekanisme koordinasi, dan finalitas
putusan guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi tenaga medis dan
masyarakat.