Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma dan gangguan psikologis yang membutuhkan pemulihan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap pemulihan psikologis korban KDRT di Kabupaten Jember serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pendamping korban pada UPTD PPA, korban KDRT, penyidik Unit PPA Polres Jember, serta pihak terkait lainnya, dan didukung studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan psikologis telah dilaksanakan melalui konseling, pendampingan perkara, rujukan psikologis, rumah aman, dan koordinasi antara UPTD PPA, kepolisian, dan lembaga masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan anggaran, tenaga profesional, akses layanan, kurangnya informasi kepada korban, stigma sosial, serta ketergantungan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan penguatan koordinasi dan pemerataan layanan agar hak pemulihan psikologis korban dapat terpenuhi secara berkelanjutan.