IMPLEMENTASI PASAL 282 UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PADA PEMILU SERENTAK 2019

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Analisi tentang Aturan Netralitas Kepala Daerah dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 (Studi terhadap deklarasi dukungan kepada calon anggota DPR RI oleh Bupati Jember Periode 2016-2021) Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Pertama, Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada Badan Pengawas Pemilu kabupaten Jember. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil Studi menyimpulkan: Pertama,;Aturan Dugaan
Netralitas di atur pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat di dalam Pasal 281 dan 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kedua, Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam hal mengawasi jalan nya Pemilihan Umum tidak melakukan dalam tugasnya,Bawaslu dalam membuat pertimbangan hukum harus sinkron perpasal yang dibuat dari isi pertimbangan, Bawaslu harus lebih focus kepada Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengontrol jalannya Pemilu yang berkeadilan