Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember menjelaskan
pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam bentuk sewa, pinjam pakai,
kerjasama pemanfaatan dan Bangun Serah Guna/ Bangun Guna Serah dengan tidak
mengubah status kepemilikan. Tata kelola pemerintahan berpengaruh dalam
penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan
negara pada semua tingkat untuk menjembatani perbedaan. Pada pemanfaatan aset
kabupaten Jember terkendala pada penguasa aset, dimana Bupati sebagai penentu
dan pembuat keputusan. Nyatanya pemanfaatan dapat memberikan peluang bagi
daerah untuk meningkatkan pendapatan serta meningkatkan fasilitas publik
maupun pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan dalam mengoptimalkan aset, setiap
metode pemanfaatan aset (kecuali pinjam pakai) memiliki bentuk kontribusinya
masing-masing yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dan atau
peningkatan aset daerah. Namun perundang-undangan yang mendasari keputusan
dan kebijakan di kabupaten Jember bergantung pada Bupati selaku penguasa
barang. Dan hal tersebut menjadi kendala dalam proses pemanfaatan aset sendiri.
Kata Kunci : Tata Kelola, Pemanfaatan Aset Daerah