PENGAWASAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN ( Studi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember)

Penelitian di latar belakangi oleh permasalahan belum optimalnya pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Hal ini terlihat dari masih adanya perusahaan di Kabupaten Jember yang belum membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan, padahal dari pihak dinas sudah mengamanatkan kepada setiap perusahaan agar semua perusahaan melaksanakan upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupten (UMK). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.Adapun teknik pengumpulan data yaitu terdiri dari observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen-dokumen. Dalam teknik analasis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Perusahaan di Jember masih banyak yang membayar upah di bawah UMK. Peneliti mengambil contoh beberapa Perusahaan yang ada di Jember yaitu PT. Mitratani Dua Tujuh dan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, menunjukan sistem pengupahan masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), Bedanya disini PT. Mitratani Dua Tujuh tidak melakukan penangguhan UMK, sedangkan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan melakukan penangguhan UMK kepada Dinas Tenaga Kerja.