Penelitian ini berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Pemberian Izin Reklamasi
Teluk Jakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesesuaian
Kebijakan Pemberian Izin Reklamasi Teluk Jakarta. Penelitian ini menggunakan
metode normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan.
Penelitian ini menjabarkan bahwa perizinan reklamasi pantai utara jakarta
belum sesuai karena pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak dapat membuktikan
membuktikan tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagaimana yang telah diamanatkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang berwenang memberikan izin
reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal ini
sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai
Utara Jakarta.
Kata Kunci : Izin, Kebijakan, Reklamasi