Penelitian ini menjabarkan bahwa pembuatan E-KTP yang dilakukan oleh
Dispendukcapil Kabupaten Jember berdasarkan SOP dijelaskan bahwasannya masa
pembuatan E-KTP berlangsung hanya 5 menit saja tetapi kenyataan dilapangan
masa pembuatannya berlangsung hingga berbulan-bulan lamanya. Melihat dari
masalah yang ada di Dispendukcapil Jember ini tidak sesuai dengan pasal 4
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik, khususnya
Pasal 4 poin j terkait asas ketepatan waktu dan pada poin k terkait asas kecepatan,
kemudahan, dan keterjangkauan. Dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Dispendukcapil Jember telah menetapkan
SOP sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik. Namun, masih ada juga kelemahan dalam teknis
pelaksanaan pelayanan publik terutama dalam bidang pembuatan KTP, dalam hal
ini masih banyak yang tidak sesuai dengan SOP yang memang sudah distandarkan.
Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan Publik