ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala
desa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan UU
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berbagai presekriptif/penelitian akan muncul
setelah penulis menguraikan landasan teori menegenai kewenangan. Otonomi
desa, pemerintahan dan pemerintah, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa,
serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta dengan mencermati
konstruksi yuridis dari peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan
diatasnya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap karya
ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah
kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah dengan
memberikan penilaian tentang benar atau salah suatu peristiwa hukum sesuai
dengan konteks permaslahan yang dihadapi, berdasarkan pembahasan dan
penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan kepala desa dalam
pengangkatan dan pemberhantian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa
tanpa adanya keikutsertaan pemerintah kabupaten seperti halnya pada Peraturan
Daerah Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017, dikarenakan kepala desa memiliki
kewenangan atribusi langsung diberikan oleh undang-undang, serta disetiap
kewenangan kepala desa tersebut tetap mempunyai batasan yaitu pada peraturan
pemerintah dengan berkonsultasi dengan camat.
Kata Kunci : Kewenangan, Perangkat Desa, Peraturan Daerah