Studi ini bertujuan untuk mengetahui Analisi tentang Aturan Netralitas Kepala Daerah
dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 (Studi terhadap deklarasi dukungan
kepada calon anggota DPR RI oleh Bupati Jember Periode 2016-2021) Rumusan masalah
yang diajukan yaitu : Pertama, Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris.
Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada Badan
Pengawas Pemilu kabupaten Jember. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Hasil Studi menyimpulkan: Pertama,;Aturan Dugaan
Netralitas di atur pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum terdapat di dalam Pasal 281 dan 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Kedua, Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam hal
mengawasi jalan nya Pemilihan Umuum tidak melakukan dalam tugasnya,Bawaslu dalam
membuat pertimbangan hukum harus sinkron perpasal yang dibuat dari isi pertimbangan,
Bawaslu harus lebih focus kepada Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum untuk mengontrol jalannya Pemilu yang