KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI PEDESAAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan komplek yang dihadapi, baik oleh
negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah
merupakan masalah yang umum yang telah menjadi fenomena universal diberbagai
negara belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada seberapa
banyak sampah yang dihasilkan. Bagi setiap kota besar, termasuk setiap daerah,
masalah sampah merupakan salah satu aspek yang cukup rumit. Penanganan
sampah di perkotaan maupun didaerah pusat aktivitas masyarakat menjadi masalah
yang cukup serius. dirasakan mengingat berbagai pihak, sehingga telah
menempatkan berbagai isu pertama bagi pemerintah daerah diseluruh indonesia 1,
sehingga hal ini di indikasikan dengan berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksudkan adalah kegiatan yang
sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan
penanganan sampah. Pertumbuhan sampah terjadi seiring dengan laju pertumbuhan
penduduk yang terus secara alami. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap
bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang
pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar
terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume
timbunan sampah di kota banyuwangi mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Kata Kunci : Hukum Lingkungan, Sampah, Desa