Upah merupakan hak dari seorang pekerja yang didapat berupa imbalan atas
pengabdian tenaga dan pemikirannya kepada orang lain. Ketentuan pengupahan
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
pengupahan. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan mengenai bagaimana hak
para pekerja tentang pembayaran upah. Namun tidak seperti apa yang telah
ditetapkan oleh pemerintah mengenai upah minimum, pada kenyataannya tidak
semua pengusaha mampu membayar pekerjanya dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengatahui bagaimana penerapan upah minimum di Kabupaten Jember dan
apakah penerapan pembayaran upah minimum sudah sesuai dengan yang
ditetapkan oleh pemerintah. Metodelogi penelitian dalam penulisan menggunkan
pendekatan masalah perundang-undangan, jenis penelitian yang digunakan secara
yuridis normatif. Namun faktanya pengusaha di Kabupaten Jember tidak semua
menerapkan pembayaran pekerja berlandaskan upah minimum. Jika pengusaha
tidak bisa membayar upah sesuai dengan upah minimum maka pengusaha dapat
mengajukan penangguhan kepada instansi terkait dengan ketenagakerjaan
(Disnakertrans) dan berkonsultasi serta mediasi pengusaha dan serikat pekerja.
Kata Kunci : Pengupahan, Upah Minimum, Kabupaten Jember