PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAERAH

Dalam penulisan skripsi ini saya membahas mengenai Perlindungan Hukum
Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah. Skripsi ini
bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terhadap cagar budaya yang berada di
Kabupaten Situbondo dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap cagar budaya yang berada di Kabupaten Situbondo.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan
peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Dan bahan
hukum yang digunakan adalah berupa bahan hukum primer sebagai sumber data
utama, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Perlindungan hukum cagar
budaya di Kabupaten Situbondo, sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah dan mengacu pada
Undang-Undang yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2010 Tentang Cagar Budaya, namun penerapan Peraturan Daerah tersebut masih
kurang optimal. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya adalah
sebagai berikut : kurangnya mengadakan kegiatan sosialisasi yang memberikan
informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga cagar budaya yang
ditemukan di Kabupaten Situbondo, sehingga masyarakat acuh tak acuh dalam2
menjaganya. belum tersedianya museum untuk menyimpan temuan benda-benda
cagar budaya. Dan kurang adanya perhatian dalam hal pendanaan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Situbondo.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Cagar Budaya