Formulasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan kesesuaian antara pelaksanaan penyusunan RKP Desa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Teori utama yang digunakan adalah Teori Formulasi Kebijakan Elite dan Teori Partisipasi Arnstein. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. 1) Proses penyusunan RKP Desa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara formal maupun secara substansial. Secara formal, ketidaksesuaian itu dapat disimpulkan dari: (a) Penyusunan RKP Desa diawali dengan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan, tetapi Kepala Desa langsung menetapkan Tim Penyusun RKP Desa; (b) Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa hanya berdasarkan pencermatan RPJM Desa, pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Program Pembangunan Pemerintah/Provinsi/Kabupaten yang masuk desa, minus (-) hasil musyawarah desa.
Secara substansial, program-program RKP Desa kurang mengakomodir usulan dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan (kurang beruntung). Kesimpulan ini ditunjukkan dari data dan informasi: (1) Penyusuna rancangan RKP bersifat buttom up dan top down dari pencermatan dan penyesuaian dengan RPJM Desa, Program Pemerintah/Provinsi/Kabupaten yang masuk Desa dan Pagu Indikatif Desa, penggalian kebutuhan dan usulan dari masyarakat tidak berjalan efektif; (2) Pemerintah Desa memiliki persepsi bahwa mereka mengetahui betul kebutuhan masyarakat, sehingga merasa perlu melakukan penggalian gagasan dan kebutuhan masyarakat. Jikalau penggalian gagasan dan usulan dari tingkat RT, lebih dimaknai sekedar menjalankan prosedur atau perintah atasan. Dilihat dari model formulasi kebijakan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Puger Kulon pada kenyataannya lebih mendekati formulasi kebijakan model elite. Hal ini mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat yang diharapkan oleh UU Desa masih jauh dari harapan. Tingkat partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat informasi, anak tangga ketiga menurut tangga partisipasi Sherry Phyllis Arnstein. Semua rencana kerja pemerintah desa sudah ditentukan dari pemerintah desa yang tergabung dalam Tim Penyusun RKP Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: proses, penyusunan, rencana kerja, Pemerintah Desa, partisipasi.