Kewenangan Pengawasan Dpr Melalui Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Permintaan Hak bukanlah hak penyelidikan dalam konteks penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika diselidiki Bulogate, kasus KPK, dan lainnya. Permintaan hak ini tidak dimaksudkan untuk menemukan bukti awal dugaan tindak pidana dilakukan. Ini akan menyelidiki keadaan pemerintahan yang baik untuk mengetahui pelaksanaan tugas pemerintah dan penganggaran negara. Hal ini juga untuk mencari bahan dari rumusan kebijakan termasuk penyelidikan orang untuk mengisi posisi yang mememrlukan persetujuan dan pertimbangan DPR.
Kata Kunci: Pengawasan, Hak Angket, DPR