PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN UDARA DI KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN JEMBER MENURURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan dan perindustrian selain memberikan dampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga telah menimbulkan permasalahan lingkungan. Eksploitasi lingkungan secara berlebihan dan tidak memerhatikan akibatnya pada lingkungan inilah yang mengancam lingkungan hidup, sehingga pada periode waktu tertentu sumber daya alam yang terus dikeruk akan menghasilkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pada kegiatan industri dampak yang ditimbulkan adalah masalah limbah dari industri itu sendiri yang apabila tidak dilakukan batasan dan pemantauan, akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran yang dimaksud ialah pencemaran udara. Dengan banyaknya permasalahan yang timbul seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Jember segera mengatasi hal tersebut dan mencari solusi yang terbaik. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran udara Sejalan hal tersebut sebuah kewajiban pemerintah daerah untuk mengatasi pencemaran udara di tempatnya dengan menunjuk instansi terkait guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar.
Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah, Penanggulangan