Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Jember Berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan langkah strategis dalam menegakan pilar – pilar demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan salah satu pilar tegaknya demokrasi adalah dengan adanya supremasi dan penjaminan hukum di dalam terlaksananya Pilkada. Penegakan hukum ini berupa adanya implementasi dari regulasi yang mengatur tentang Pilkada. Khususnya adalah penegakan hukum terkait adanya netralitas Aparatur Sipil Negara selama proses Pilkada berlangsung. Karena berdasarkan Pasal 71 Ayata (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan berbagai regulasi lainya yang berkaitan dengan judul diatas. Telah banyak mengatur akan pentingnya netralitas dalam lingkup Aparatur Sipil Negara. Maka dari itu supremasi hukum sangat diperlukan bagi Aparatur Sipil Negara agar bersikap independent tanpa ada kepentingan politik dan kontrak politik dengan siapapun agar pelayanan berupa birokrasi dapat bersih dari intimidasi kepentingan politik.