KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
RAHMAWATI, INDAH (2017) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
![]() |
Text
pendahuluan.pdf Download (127kB) |
![]() |
Text
abstraksi.pdf Download (85kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (237kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB) |
![]() |
Text
jurnal indah.pdf Download (224kB) |
Abstract
Penelitian ini menganalisa tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
dalam melaksanakan perjanjian dan kerjasama internasional yang masih dalam kerangka
otonomi daerah, prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan. Permasalahan
dalam penelitian ini tentang batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
untuk melakukan perjanjian dan kerjasama internasional agar tidak melampaui kewenangan yang
dimiliki oleh pemerintah pusat dan juga sejauh mana peran pengawasan dari DPRD maupun
kementrian yang terkait dalam hal pelaksanaan perjanjian dan kerjasama internasional. Rumusan
masalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam persoalan perjanjian dan kerjasama
internasional dalam persepktif otonomi daerah. Metode penelitian dalam menganalisa
permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah
pemerintah daerah berwenang melaksanakan perjanjian dan kerjasama internasional dengan
bidang-bidang yang telah ditentukan dalam UU. Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan harus
meminta pendapat dan pertimbangan kepada DPRD. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa
pemerintah daerah berwenang melakukan perjanjian dan kerjasama internasional namun harus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme serta syarat-syarat
yang ada.
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKUNSPECIFIEDPurwanto, Djokonidn#
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | 300 Social Science > 340 Law > 343 Military, Tax, Trade & Industrial Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science (S1) |
Depositing User: | Perpustakaan UM Jember | perpustakaan@unmuhjember.ac.id |
Date Deposited: | 07 Jun 2021 03:24 |
Last Modified: | 07 Jun 2021 03:24 |
URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/10159 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |