KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
RAHMAWATI, INDAH (2017) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
| 
              
Text
 pendahuluan.pdf Download (127kB)  | 
          |
| 
              
Text
 abstraksi.pdf Download (85kB)  | 
          |
| 
              
Text
 BAB I.pdf Download (237kB)  | 
          |
| 
              
Text
 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)  | 
          |
| 
              
Text
 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)  | 
          |
| 
              
Text
 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)  | 
          |
| 
              
Text
 jurnal indah.pdf Download (224kB)  | 
          
Abstract
Penelitian ini menganalisa tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah 
dalam melaksanakan perjanjian dan kerjasama internasional yang masih dalam kerangka 
otonomi daerah, prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan. Permasalahan 
dalam penelitian ini tentang batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah 
untuk melakukan perjanjian dan kerjasama internasional agar tidak melampaui kewenangan yang 
dimiliki oleh pemerintah pusat dan juga sejauh mana peran pengawasan dari DPRD maupun 
kementrian yang terkait dalam hal pelaksanaan perjanjian dan kerjasama internasional. Rumusan 
masalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam persoalan perjanjian dan kerjasama 
internasional dalam persepktif otonomi daerah. Metode penelitian dalam menganalisa 
permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah 
pemerintah daerah berwenang melaksanakan perjanjian dan kerjasama internasional dengan 
bidang-bidang yang telah ditentukan dalam UU. Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan harus 
meminta pendapat dan pertimbangan kepada DPRD. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa 
pemerintah daerah berwenang melakukan perjanjian dan kerjasama internasional namun harus 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme serta syarat-syarat 
yang ada.
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKUNSPECIFIEDPurwanto, Djokonidn#
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Science > 340 Law > 343 Military, Tax, Trade & Industrial Law | 
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science (S1) | 
| Depositing User: | Perpustakaan UM Jember | perpustakaan@unmuhjember.ac.id | 
| Date Deposited: | 07 Jun 2021 03:24 | 
| Last Modified: | 07 Jun 2021 03:24 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/10159 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
      