KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

RAHMAWATI, INDAH (2017) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[img] Text
pendahuluan.pdf

Download (127kB)
[img] Text
abstraksi.pdf

Download (85kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (237kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (252kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (273kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (88kB)
[img] Text
jurnal indah.pdf

Download (224kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisa tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan perjanjian dan kerjasama internasional yang masih dalam kerangka otonomi daerah, prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini tentang batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melakukan perjanjian dan kerjasama internasional agar tidak melampaui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan juga sejauh mana peran pengawasan dari DPRD maupun kementrian yang terkait dalam hal pelaksanaan perjanjian dan kerjasama internasional. Rumusan masalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam persoalan perjanjian dan kerjasama internasional dalam persepktif otonomi daerah. Metode penelitian dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah berwenang melaksanakan perjanjian dan kerjasama internasional dengan bidang-bidang yang telah ditentukan dalam UU. Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan harus meminta pendapat dan pertimbangan kepada DPRD. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemerintah daerah berwenang melakukan perjanjian dan kerjasama internasional namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme serta syarat-syarat yang ada.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 300 Social Science > 340 Law > 343 Military, Tax, Trade & Industrial Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Department: S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Perpustakaan UM Jember
Contributors:
ContributionContributor NameNIDN/NIDK
UNSPECIFIEDPurwanto, Djokonidn#
Date Deposited: 07 Jun 2021 03:24
Last Modified: 07 Jun 2021 03:24
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/10159

Actions (login required)

View Item View Item