HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

DISA, JEFRIZAL MARTHA (2017) HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[img] Text
PENDAHULUAN.pdf
Download (381kB)
[img] Text
ABSTRAKSI.pdf
Download (83kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (87kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (187kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (185kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (10kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKANe.pdf
Download (54kB)
[img] Text
JURNAL HUKUM.pdf
Download (191kB)

Abstract

Status sebagai anak diluar perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Keberadaan seorang anak yang memiliki status hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dapat dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang lahir dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas si ibu yang melahirkan, sedangkan bapak yang menanamkan benihnya masih perlu dibuktikan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, maka berakibat hukum anak luar kawin mempunyai kedudukan yang sama dengan anak dalam perkawinan tentang hak-hak keperdataannya selama pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan tentang dirinya sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hak keperdataan anak terutama dalam kaitannya dengan waris tidak terlepas dari asas-asas hukum yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat dimana dalam hal menentukan hak-hak waris dapat dipergunakan perangkat hukum perdata dan dapat pula dengan hukum adat dan dapat pula memakai hukum Islam dimana ketiga hukum yang sudah melembaga ini menjadi filsafat dalam menata waris terutama bagi anak. Hukum waris Islam dan hukum waris perdata adalah 2 (dua) hukum yang bernafaskan filsafat di masyarakat yang berbeda, sehingga produk hukumnya juga berbeda. Hukum waris perdata hukumnya bersifat sekuler dan hukum waris Islam bersifat religius

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 300 Social Science > 340 Law > 346 Private Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Department: S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Perpustakaan UM Jember
Contributors:
ContributionContributor NameNIDN/NIDK
UNSPECIFIEDAkim, Sulthonnidn#
Date Deposited: 07 Jun 2021 03:42
Last Modified: 07 Jun 2021 03:42
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/10161

Actions (login required)

View Item View Item