HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
DISA, JEFRIZAL MARTHA (2017) HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM WARIS PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
| 
              
Text
 PENDAHULUAN.pdf Download (381kB)  | 
          |
| 
              
Text
 ABSTRAKSI.pdf Download (83kB)  | 
          |
| 
              
Text
 BAB I.pdf Download (87kB)  | 
          |
| 
              
Text
 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)  | 
          |
| 
              
Text
 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)  | 
          |
| 
              
Text
 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)  | 
          |
| 
              
Text
 DAFTAR PUSTAKANe.pdf Download (54kB)  | 
          |
| 
              
Text
 JURNAL HUKUM.pdf Download (191kB)  | 
          
Abstract
Status sebagai anak diluar perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki 
hubungan perdata dengan ibunya. Keberadaan seorang anak yang memiliki status hubungan 
keperdataan dengan ibunya saja, dapat dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang 
lahir dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas si ibu yang melahirkan, 
sedangkan bapak yang menanamkan benihnya masih perlu dibuktikan. Dengan adanya 
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, maka berakibat hukum 
anak luar kawin mempunyai kedudukan yang sama dengan anak dalam perkawinan tentang 
hak-hak keperdataannya selama pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan 
tentang dirinya sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut. Hak keperdataan anak terutama dalam kaitannya dengan waris tidak terlepas dari 
asas-asas hukum yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat dimana dalam hal menentukan 
hak-hak waris dapat dipergunakan perangkat hukum perdata dan dapat pula dengan hukum 
adat dan dapat pula memakai hukum Islam dimana ketiga hukum yang sudah melembaga ini 
menjadi filsafat dalam menata waris terutama bagi anak. Hukum waris Islam dan hukum 
waris perdata adalah 2 (dua) hukum yang bernafaskan filsafat di masyarakat yang berbeda, 
sehingga produk hukumnya juga berbeda. Hukum waris perdata hukumnya bersifat sekuler 
dan hukum waris Islam bersifat religius
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKUNSPECIFIEDAkim, Sulthonnidn#
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Science > 340 Law > 346 Private Law | 
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science (S1) | 
| Depositing User: | Perpustakaan UM Jember | perpustakaan@unmuhjember.ac.id | 
| Date Deposited: | 07 Jun 2021 03:42 | 
| Last Modified: | 07 Jun 2021 03:42 | 
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/10161 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
      