Kajin Yuridis terhadap Sanksi Administratif oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jember (Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 700/1713/060/2020)



HSB, Agnes (2021) Kajin Yuridis terhadap Sanksi Administratif oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jember (Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 700/1713/060/2020). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

[thumbnail of 1. PENDAHULUAN.pdf] Text
1. PENDAHULUAN.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of 2. Abstrak.pdf] Text
2. Abstrak.pdf

Download (844kB)
[thumbnail of 3. BAB I.pdf] Text
3. BAB I.pdf

Download (953kB)
[thumbnail of 4. BAB II.pdf] Text
4. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of 5. BAB III.pdf] Text
5. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (937kB) | Request a copy
[thumbnail of 6. BAB IV.pdf] Text
6. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (842kB) | Request a copy
[thumbnail of 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (983kB) | Request a copy
[thumbnail of 8. LAMPIRAN.pdf] Text
8. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of 9. ARTIKEL.pdf] Text
9. ARTIKEL.pdf

Download (1MB)

Abstract

Penjatuhan sanksi administratif kepada penyelenggara pemerintahan daerah yang terlambat dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji terhadap sanksi administratif yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan penelitian adalah keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jember disebabkan oleh adanya itikad tidak baik dari penyelenggara pemerintahan daerah untuk menyelesaikan APBD Tahun Anggaran 2020. Sehingga diperlukan kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah yaitu Bupati dan DPRD Daerah dapat bersinergi dan berkomunikasi dengan baik dalam kedudukan APBD, agar tidak terdapat lagi salah satu diantara penyelenggara pemerintahan daerah yang dijatuhi sanksi administratif.

Contribution
Nama Dosen Pembimbing
NIDN/NIDK
Dosen Pembimbing
Purwanto, Djoko
nidn0725016301

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci: Kata Kunci : Sanksi Administratif, Pemerintahan Daerah, APBD.
Subjects: 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: AGNES HSB | agneshasibuan58@gmail.com
Date Deposited: 30 Jun 2021 01:48
Last Modified: 30 Jun 2021 01:48
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/10835

Actions (login required)

View Item View Item