Tinjauan Yuridis Terhadap Kepala Daerah Terpilih Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan, Walikota

Hasanah, Himuyatul (2022) Tinjauan Yuridis Terhadap Kepala Daerah Terpilih Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan, Walikota. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text a. PENDAHULUAN.pdf Download (852kB)
	Text b. ABSTRAK.pdf Download (240kB)
	Text c. BAB I.pdf Download (401kB)
	Text d. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (560kB) | Request a copy
	Text e. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB) | Request a copy
	Text f. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB) | Request a copy
	Text g. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (323kB)
	Text h. ARTIKEL.pdf Download (485kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian hukum terhadap Kepala Daerah
terpilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota penyelesaian hukumm disini adalah mencari
lembaga yang berwenang membatalkan Kepala Daerah terpilih yang tidak memenuhi syarat tersebut.
Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif. Dengan Metode pendekatan yang
digunakan ada tiga yaitu Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan
kasus. Bahan hukum penelitian menggunakan bahan hukum primer yang utama yaitu Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga peraturan lainnya yang
telah ditetapkan yang berkaitan dengan penelitian. Dan bahan hukum sekunder dengan menelaah
konsep dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal dari kalangan sarjana hukum, dan karya ilmiah lainnya
yang relevan dengan objek kajian yaitu lembaga manakah yang berwenang membatalkan terhadap
Kepala Derah terpilih yaitu Bupati Orient Patriot Riwu Kore yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lembaga yang berwenang membatalkan terhadap
Kepala Daerah terpilih yaitu Bupati Orient Patriot Rieu Kore yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
adalah Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibentuknya Badan Peradilan Khusus Pilkada,
berlandaskan pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun terhadap Kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore dasar
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 157 ayat (3) tersebut dengan ditunjang beberapa
sebab yaitu adanya Asas Ultra Petita yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan terdapat beberapa
kasus yang serupa dengan kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore karena disebabkan adanya
keberpihakan dan kelalaian penyelenggara Pilkada terkait persyaratan calon kepala daerah.
Dikarenakan sebagaimana Pasal 157 ayat (3) Mahkamah Konstitusi sebatas berwenang dalam hal
menyelesaikan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, sedangkan
berdasarkan kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore yaitu merupakan pelanggaran pada tahap
pendaftaran atau administrasi dan bukan merupakan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

Dosen Pembimbing

Purwanto, Djoko

nidn0725016301

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	Kepala Daerah, Pilkada, Mahkamah Konstitusi
Subjects:	300 Social Science > 340 Law 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	HIMUYATUL HASANAH | himuyatulhasanah29@gmail.com
Date Deposited:	20 Apr 2022 06:18
Last Modified:	20 Apr 2022 06:18
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/13546

Actions (login required)

View Item