Tinjauan Yuridis Terhadap Kepala Daerah Terpilih Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan, Walikota

Hasanah, Himuyatul (2022) Tinjauan Yuridis Terhadap Kepala Daerah Terpilih Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan, Walikota. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text a. PENDAHULUAN.pdf Download (852kB)
	Text b. ABSTRAK.pdf Download (240kB)
	Text c. BAB I.pdf Download (401kB)
	Text d. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (560kB) \| Request a copy
	Text e. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB) \| Request a copy
	Text f. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB) \| Request a copy
	Text g. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (323kB)
	Text h. ARTIKEL.pdf Download (485kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian hukum terhadap Kepala Daerah terpilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota penyelesaian hukumm disini adalah mencari lembaga yang berwenang membatalkan Kepala Daerah terpilih yang tidak memenuhi syarat tersebut. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif. Dengan Metode pendekatan yang digunakan ada tiga yaitu Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian menggunakan bahan hukum primer yang utama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga peraturan lainnya yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan penelitian. Dan bahan hukum sekunder dengan menelaah konsep dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal dari kalangan sarjana hukum, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan objek kajian yaitu lembaga manakah yang berwenang membatalkan terhadap Kepala Derah terpilih yaitu Bupati Orient Patriot Riwu Kore yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lembaga yang berwenang membatalkan terhadap Kepala Daerah terpilih yaitu Bupati Orient Patriot Rieu Kore yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibentuknya Badan Peradilan Khusus Pilkada, berlandaskan pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun terhadap Kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 157 ayat (3) tersebut dengan ditunjang beberapa sebab yaitu adanya Asas Ultra Petita yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan terdapat beberapa kasus yang serupa dengan kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore karena disebabkan adanya keberpihakan dan kelalaian penyelenggara Pilkada terkait persyaratan calon kepala daerah. Dikarenakan sebagaimana Pasal 157 ayat (3) Mahkamah Konstitusi sebatas berwenang dalam hal menyelesaikan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, sedangkan berdasarkan kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore yaitu merupakan pelanggaran pada tahap pendaftaran atau administrasi dan bukan merupakan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Kepala Daerah, Pilkada, Mahkamah Konstitusi

Subjects:

300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

HIMUYATUL HASANAH