Implementasi Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember



Nazilah, Fanis Fifin (2023) Implementasi Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[thumbnail of 1. PENDAHULUAN.pdf] Text
1. PENDAHULUAN.pdf

Download (584kB)
[thumbnail of 2. ABSTRAK.pdf] Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (237kB)
[thumbnail of 3. BAB I.pdf] Text
3. BAB I.pdf

Download (499kB)
[thumbnail of 4. BAB II.pdf] Text
4. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (489kB) | Request a copy
[thumbnail of 5. BAB III.pdf] Text
5. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (467kB) | Request a copy
[thumbnail of 6. BAB IV.pdf] Text
6. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (409kB) | Request a copy
[thumbnail of 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (418kB)
[thumbnail of 8. JURNAL.pdf] Text
8. JURNAL.pdf

Download (479kB)

Abstract

Desa sebagai subyek pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan peranan yang sama baik dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Salah satu lembaga yang penting yang ada didalam pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD. Didalam pengisian keanggotaan BPD ini harus memperhatikan adanya keterwakilan perempuan dalam anggota BPD dengan tujuan untuk menampung dan menyalurkan kepentingan atau urusan perempuan. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan konsep dengan jenis penelitian yuridis normatif. implementasi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan BPD di Kabupaten Jember tidak dilaksanakan sebagaimana yang terjadi di lapangan. Sebagaimana yang telah diatur oleh Permendagri dalam pasal 6. Meskipun kedudukan keterwakilan perempuan di BPD sangat penting, tentunya untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, karena perempuan yang lebih tahu tentang kepentingan perempuan adalah perempuan itu sendiri.
Kata Kunci: Desa, Badan Permusyawaratan Desa. Perempuan

Contribution
Contributor Name
NIDN/NIDK
UNSPECIFIED
Fauziyah, Fauziyah
0711078102

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci: Kata Kunci: Desa, Badan Permusyawaratan Desa. Perempuan
Subjects: 300 Social Science
300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 344 Labor, Social, Education & Curtural Law
Depositing User: Fanis Fifin Nazilah | fanisffn@gmail.com
Date Deposited: 14 Apr 2023 05:45
Last Modified: 14 Apr 2023 05:45
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/16847

Actions (login required)

View Item View Item