IMPLEMENTASI PASAL 19 TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TUNA DAKSA ATAS PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember)



Sakti, Diajeng Sekar Eka (2024) IMPLEMENTASI PASAL 19 TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TUNA DAKSA ATAS PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[thumbnail of 1. PENDAHULUAN.pdf] Text
1. PENDAHULUAN.pdf

Download (922kB)
[thumbnail of 2. ABSTRAK.pdf] Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (236kB)
[thumbnail of 3. BAB I.pdf] Text
3. BAB I.pdf

Download (617kB)
[thumbnail of 4. BAB II.pdf] Text
4. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (637kB) | Request a copy
[thumbnail of 5. BAB III.pdf] Text
5. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (630kB) | Request a copy
[thumbnail of 6. BAB IV.pdf] Text
6. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (472kB) | Request a copy
[thumbnail of 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (484kB)
[thumbnail of 8. LAMPIRAN.pdf] Text
8. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 19 huruf b Peraturan
Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas tuna daksa di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember. Penelitian ini
termasuk dalam Penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan
Peraturan Perundang - Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa
Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember telah
memenuhi standar pelayanan publik bagi penyandang disabilitas tuna daksa. Terbukti dengan
tersedianya ramp, tempat parkir khusus, kursi roda, ruang tunggu khusus, toilet khusus disabilitas,
dan pelayanan khusus. Maka hak-hak penyandang disabilitas tuna daksa dalam layanan publik telah
terpenuhi berdasarkan kewenangan daerah.

Contribution
Contributor Name
NIDN/NIDK
Dosen Pembimbing
Icha, Cahyaning Fitri
NIDN

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci: Disabilitas, Pelayanan Publik, Sarana Prasarana
Subjects: 300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Diajeng Sekar Eka Sakti | diajengsekar9@gmail.com
Date Deposited: 10 Jul 2024 07:24
Last Modified: 10 Jul 2024 07:24
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/21346

Actions (login required)

View Item View Item