Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan: Kajian Kasus Sengketa Warga vs PT Pertamina Berlokasi di Plumpang

Wardhani, Dita Yulia Sri (2024) Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan: Kajian Kasus Sengketa Warga vs PT Pertamina Berlokasi di Plumpang. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[img] Text
COVER.pdf
Download (770kB)
[img] Text
Abstract.pdf
Download (565kB)
[img] Text
BAB 1.pdf
Download (461kB)
[img] Text
BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (532kB) | Request a copy
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (309kB) | Request a copy
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (242kB) | Request a copy
[img] Text
DAPUS.pdf
Download (297kB)

Abstract

Pemanfaatan tanah pada saat ini banyak menemui permasalahan karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan hak atas tanah hingga sikap masyarakat yang acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Hal ini jelas menimbulkan konflik, hingga timbulnya sengketa atas pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta dan Penyelesaian Sengketa terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan di atas tanah milik PT Pertamina (Persero) yang terletak di Plumpang. Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan buku-buku, jurnal dan pendapat para ahli sebagai sumber data sekunder. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerbitan IMB bagi warga di sekitar Depo PT Pertamina di Plumpang sebagai konsekuensi dari negara hukum dan demokrasi. Penyelesaian sengketa Penerbitan Izin IMB dapat dilakukan melalui jalur peradilan umum, selain cara tersebut terdapat cara lain melalui jalur non litigasi atau jalur di luar pengadilan. Tanggung jawab terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu tanggung jawab politik (responbility) dan tanggung jawab hukum (Penyelesaian Sengketa terhadap penerbitan izin mendirikan bangunan di atas tanah milik PT Pertamina (Persero) yang terletak di Plumpang). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi yaitu dengan gugatan perdata dan/atau gugatan Tata Usaha Negara dan Jalur Non Litigasi dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Tanah negara; sengketa; pertanggungjawaban; PT.Pertamina;
Subjects: 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
300 Social Science > 340 Law > 348 Laws, Regulations & Cases
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: DITA YULIA SRI WARDHANI
Date Deposited: 14 Mar 2024 02:11
Last Modified: 14 Mar 2024 02:11
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/21598

Actions (login required)

View Item View Item