ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT 3 UNDANG–UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG–UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-XX/2022)



Setiawan, Fajar Dwi (2024) ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT 3 UNDANG–UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG–UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-XX/2022). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[thumbnail of 1. PENDAHULUAN.pdf] Text
1. PENDAHULUAN.pdf

Download (943kB)
[thumbnail of 2. ABSTRAK.pdf] Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (312kB)
[thumbnail of 3. BAB I.pdf] Text
3. BAB I.pdf

Download (411kB)
[thumbnail of 4. BAB II.pdf] Text
4. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (542kB) | Request a copy
[thumbnail of 5. BAB III.pdf] Text
5. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (520kB) | Request a copy
[thumbnail of 6. BAB IV.pdf] Text
6. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (314kB) | Request a copy
[thumbnail of 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (502kB)
[thumbnail of 8. LAMPIRAN.pdf] Text
8. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui norma hukum yang bertentangan diantara pasal
27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Dasar
tentang kebebasan berpendapat, Untuk menganalisis putusan (Mahkamah Konstitusi Nomor :
36/PUUXX/2022) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini tergolong kepada
penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Perundang-
Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap
gugatan pemohon nomor 36/puuxx/2022 hakim mahkamah konstitusi memutuskan menolak
Semua gugatan pemohon, Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya dalam
memformulasikan gugatan pasal 27 ayat 3 seharusnya tidak bersifat sempit dan lebih
berkeadilan Dalam memutuskan perkara Pengujian Undang-Undang sisi historis dan
kemanfaatan hukum juga perlu dipertimbangkan oleh hakim agar dalam sebuah putusan
Pengujian Undang-Undang dapat memberikan rasa keadilan dari suatu peraturan perundang-
undangan itu sendiri.

Contribution
Nama Dosen Pembimbing
NIDN/NIDK
Dosen Pembimbing
Utomo, Hari
UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-XX/2022.
Subjects: 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: FAJAR DWI SETIAWAN | fajarjbr16@gmail.com
Date Deposited: 20 Jul 2024 03:45
Last Modified: 20 Jul 2024 03:45
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/22014

Actions (login required)

View Item View Item