KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM UPAYA PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Satria, M Andri Julian (2024) KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM UPAYA PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text A. PENDAHULUAN[1].pdf Download (1MB)
	Text B. ABSTRAK[1].pdf Download (495kB)
	Text C. BAB I[1].pdf Download (863kB)
	Text D. BAB II[1].pdf Restricted to Repository staff only Download (763kB) \| Request a copy
	Text E. BAB III[1].pdf Restricted to Repository staff only Download (672kB) \| Request a copy
	Text F. BAB IV[1].pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB) \| Request a copy
	Text G. DAFTAR PUSTAKA[1].pdf Download (601kB)

Abstract

Kekuasaan untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dikenal sebagai "otonomi daerah", dan itu adalah pengalihan kekuasaan dari pemerintah federal. Pasal 12 UU Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota harus memiliki tugas yang didukung oleh tindakan nyata dalam memperluas koperasi, industri dan perdagangan, investasi, dll. Untuk memastikan bahwa UKM mendapatkan prioritas, kepastian, peluang, perlindungan, dan dukungan berdasarkan keberlanjutan, pemerintah daerah harus memberdayakan UKM secara sinergis dengan menetapkan kebijakan dan undang-undang di berbagai bidang kehidupan ekonomi. pasal 2 UMKM. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif, yang didasarkan pada review sumber sekunder dan buku perpustakaan di bidang hukum. Pendekatan konseptual dan legislatif digunakan. Temuan studi Usaha mikro, kecil, dan menengah (MSMB) di Kabupaten Jember masih terbatas pada jadwal dan lokasi acara dan bazar karena ini adalah satu-satunya metode yang digunakan pemerintah kabupaten untuk mempromosikan kebijakannya. Pemerintah daerah Kabupaten Jember bertanggung jawab untuk memberlakukan kebijakan yang dapat dipertahankan dari waktu ke waktu dan yang harus ada kontrol daerah yang menyeluruh. Memastikan kelangsungan hidup jangka panjang pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan regulasi yang menyeluruh sejalan dengan Pasal 2 UU UMKM tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis keberlanjutan.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

UMKM, Otonomi Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah

Subjects:

300 Social Science > 340 Law > 344 Labor, Social, Education & Curtural Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Muhammad Andri Julian S