KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM UPAYA PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Satria, M Andri Julian (2024) KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM UPAYA PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text A. PENDAHULUAN[1].pdf Download (1MB)
	Text B. ABSTRAK[1].pdf Download (495kB)
	Text C. BAB I[1].pdf Download (863kB)
	Text D. BAB II[1].pdf Restricted to Repository staff only Download (763kB) | Request a copy
	Text E. BAB III[1].pdf Restricted to Repository staff only Download (672kB) | Request a copy
	Text F. BAB IV[1].pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB) | Request a copy
	Text G. DAFTAR PUSTAKA[1].pdf Download (601kB)

Abstract

Kekuasaan untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dikenal sebagai "otonomi
daerah", dan itu adalah pengalihan kekuasaan dari pemerintah federal. Pasal 12 UU
Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota harus memiliki tugas
yang didukung oleh tindakan nyata dalam memperluas koperasi, industri dan perdagangan,
investasi, dll. Untuk memastikan bahwa UKM mendapatkan prioritas, kepastian, peluang,
perlindungan, dan dukungan berdasarkan keberlanjutan, pemerintah daerah harus
memberdayakan UKM secara sinergis dengan menetapkan kebijakan dan undang-undang di
berbagai bidang kehidupan ekonomi. pasal 2 UMKM. Penelitian ini menggunakan
metodologi penelitian Yuridis Normatif, yang didasarkan pada review sumber sekunder dan
buku perpustakaan di bidang hukum. Pendekatan konseptual dan legislatif digunakan.
Temuan studi Usaha mikro, kecil, dan menengah (MSMB) di Kabupaten Jember masih
terbatas pada jadwal dan lokasi acara dan bazar karena ini adalah satu-satunya metode yang
digunakan pemerintah kabupaten untuk mempromosikan kebijakannya. Pemerintah daerah
Kabupaten Jember bertanggung jawab untuk memberlakukan kebijakan yang dapat
dipertahankan dari waktu ke waktu dan yang harus ada kontrol daerah yang menyeluruh.
Memastikan kelangsungan hidup jangka panjang pada usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) memerlukan regulasi yang menyeluruh sejalan dengan Pasal 2 UU UMKM
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis keberlanjutan.

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

Dosen Pembimbing

Ubaidillah, Lutfian

NIDN17011988

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci:	UMKM, Otonomi Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah
Subjects:	300 Social Science > 340 Law > 344 Labor, Social, Education & Curtural Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	Muhammad Andri Julian S | andrejuliansatria037@gmail.com
Date Deposited:	30 Jul 2024 01:52
Last Modified:	30 Jul 2024 01:52
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/22754

Actions (login required)

View Item