KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERPENUHINYA ASAS CONTRADICTOIRE DELEMITASI (STUDI PUTUSAN PN NO.103/Pdt.G/2019/PN Smr jo. Putusan Banding nomor 162/Pdt/2020/PT. Smr jo. Putusan Kasasi nomor 1777 K/Pdt/2022)

Setiadji Putra, Vincentius Richardo (2024) KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERPENUHINYA ASAS CONTRADICTOIRE DELEMITASI (STUDI PUTUSAN PN NO.103/Pdt.G/2019/PN Smr jo. Putusan Banding nomor 162/Pdt/2020/PT. Smr jo. Putusan Kasasi nomor 1777 K/Pdt/2022). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text 1. Pendahuluan.pdf Download (819kB)
	Text 2. Abstrak.pdf Download (219kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (273kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB) \| Request a copy
	Text 5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB) \| Request a copy
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB) \| Request a copy
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (87kB)

Abstract

Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tanah yang telah memiliki sertifikat yang diakui oleh pemerintah dan sah secara hukum merupakan pemberian kepastian dan perlindungan hukum bagi pemeg dang sah hak atas tanah yang sudah mendaftarkan tanah haknya, sebagai tanda bukti hak diterbitkan sertipikat yang merupakan salinan register. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yakni bahwa: “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Namun, terhadap penerbitan sertipikat seringkali terjadi permasalahan antara pihak BPN dan masyarakat karena tidak sesuai dengan Asas Contradictoire terhadap penerbitannya, selain itu pihak pihak yang terikat didalamnya juga seringkali tidak menerapkan pemeriksaan fisik lapangan serta verifikasi dokumen (due diligence). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus, pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Hasil daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum kepemilikan objek sengketa tanah yang tidak memenuhi Asas Contradictoire Delimitasi terutama dalam putusan no 103 /Pdt.G/2019/PN Samarinda.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Peralihan Hak Atas Tanah, Asas Contradictoire Delemitasi, Kepastian Hukum

Subjects:

300 Social Science > 340 Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Vincentius Richardo S P