PENERAPAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA BERDASARKAN PASAL 71 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bdw)
Putri, Chelsilia Melani (2025) PENERAPAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA BERDASARKAN PASAL 71 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bdw). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
![]() |
Text
1. PENDAHULUAN.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (145kB) |
![]() |
Text
3. BAB I.pdf Download (569kB) |
![]() |
Text
4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (678kB) | Request a copy |
![]() |
Text
5. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB) | Request a copy |
![]() |
Text
6. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB) | Request a copy |
![]() |
Text
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (349kB) |
Abstract
Anak adalah hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi dan dirawat agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu dewasa yang kuat dan menjadi penerus bangsa. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang benar-benar memperhatikan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang terlibat dalam hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang menyaksikan kejahatan disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa jika seorang anak diancam pidana penjara dan denda secara bersamaan menurut hukum materiil, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana pelatihan kerja. Meskipun ketentuan mengenai kerja sosial sebagai pengganti denda telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Akan tetapi penerapannya tergantung pada keputusan hakim dan ditentukan oleh hakim, seperti dalam Perkara Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2021/PN. Bdw. Hasil penelitian ini menyarankan agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diimplementasikan dengan baik agar hak-hak anak dapat terpenuhi...
Keywords: Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana
ContributionNama Dosen PembimbingNIDN/NIDKDosen PembimbingSUYATNA, SUYATNANIDN0704016101
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Keywords/Kata Kunci: | Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana |
Subjects: | 300 Social Science > 340 Law > 345 Criminal Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science (S1) |
Depositing User: | Chelsilia Melani Putri | chelsiliamelani@gmail.com |
Date Deposited: | 11 Jul 2025 01:28 |
Last Modified: | 12 Jul 2025 03:46 |
URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/25449 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |