Perlindungan Hak Konstitusional Pemiliki Data Pribadi Berupa Nomor Telefon yang Dicantumkan sebagai Nomor Darurat Secara Ilegal pada Pinjaman Online (dalam Perspektif Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi)



WAHYU DESTANTI, RAHMA SELA (2025) Perlindungan Hak Konstitusional Pemiliki Data Pribadi Berupa Nomor Telefon yang Dicantumkan sebagai Nomor Darurat Secara Ilegal pada Pinjaman Online (dalam Perspektif Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

[thumbnail of A. PENDAHULUAN.pdf] Text
A. PENDAHULUAN.pdf

Download (2MB)
[thumbnail of B. ABSTRAK.pdf] Text
B. ABSTRAK.pdf

Download (494kB)
[thumbnail of C. BAB I.pdf] Text
C. BAB I.pdf

Download (915kB)
[thumbnail of D. BAB II.pdf] Text
D. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of E. BAB III.pdf] Text
E. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of F. BAB IV.pdf] Text
F. BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (929kB) | Request a copy
[thumbnail of G. DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
G. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (989kB)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum konstitusional pemilik data pribadi berupa nomor telepon yang dicantumkan secara tidak sah pada pinjaman online dari sudut pandang UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berminat untuk melaksanakan studi ini. Peneliti menerapkan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang meliputi pendekatan terhadap UndangUndang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi sebagai informasi kontak darurat dalam aplikasi pinjaman daring tanpa izin adalah suatu pelanggaran terhadap hak privasi warga negara. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak privasi warganya. Verifikasi yang dilakukan oleh perusahaan fintech terhadap pemilik nomor darurat melalui platform online. Harus diatur dalam Peraturan OJK sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusi negara kepada warganya.

Contribution
Nama Dosen Pembimbing
NIDN/NIDK
Dosen Pembimbing
PAWESTRI, ARIS YUNI
nidn0701068304

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Keywords/Kata Kunci: Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nomor Darurat, Pinjaman Online
Subjects: 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Rahma Sela Wahyu Destanti | rahmasella261202@gmail.com
Date Deposited: 15 Jul 2025 04:06
Last Modified: 15 Jul 2025 04:06
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/25568

Actions (login required)

View Item View Item