KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN YANG BERSIFAT DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KUSDIANTARA, FITRIA (2019) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN YANG BERSIFAT DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text JURNAL.pdf Download (176kB)
	Text Abstrak.pdf Download (228kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (454kB)
	Text BAB I.pdf Download (332kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)

Abstract

Latar Belakang : Indonesia sebagai negara hukum, di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan
pernyataan konsep Negara Hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
1945 “negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia juga merupakan negara
kesejahteraan (welfare state) merupakan teori yang sejalan dengan dasar Negara
Indonesia dan menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin
terselenggaranya kesejahteraan rakyat, dimana tujuan negara adalah untuk
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD
NRI 1945, menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan
sosial ekonomi masyarakat. Dengan diberikannya kebebasan bertindak (diskresi)
kepada administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan welfare
state diharapkan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercipta. Karena pada
prinsipnya Badan/Pejabat administrasi pemerintahan tidak boleh menolak untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan hukumnya tidak ada
ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas, sepanjang hal tersebut masih menjadi
kewenangannya. Secara normatif, alasan untuk dapat dilakukannya tindakan
diskresi oleh pemerintah (aparat pemerintah) telah ditentukan dalam Pasal 22
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dalam perspektif kewenangan Pemerintah telah memberikankepastian hukum tentang landasan hukum dilakukannya tindakan diskresi oleh
pemerintah. Tujuan : Untuk Mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan
yang bersifat diskresi dalam penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan.
Metode : Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach). Hasil : Sesuai dengan penelitian yang
telah saya lakukan di peraturan perundang-undangan tentang administrasi
pemerintahan no 30 tahun 2014 terhadap pelaksanaan kebijakan yang bersifat
diskresi dalam menyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kesimpulan : Bahwa
pejabat pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat diskresi dalam
keadaan tertentu, dimana peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya dan
hal tersebut dilakukan dalam keadaan yang mendesak demi kepentingan
masyarakat banyak. Karena aturan itu sangat terbatas sementara apa yang dilakukan
dilapangan butuh keleluasaan, maka dari itu diberikan kebebasan bertindak
(diskresi) kepada pejabat pemerintah.
Kata Kunci : Kebijakan, Diskresi, Pejabat Pemerintah

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

UNSPECIFIED

Chumaidah, Menik

nidn0026045601

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	300 Social Science > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	rahma wahyu ningsih | ningsihrahmawahyu@gmail.com
Date Deposited:	01 Oct 2020 03:45
Last Modified:	01 Oct 2020 03:45
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/5994

Actions (login required)

View Item