NOVARIO IRAWAN, MAHESA (2019) TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN SEPARATISME DI INDONESIA (STUDI KASUS PENANGANAN SEPARATISME DI PAPUA). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.
![[img]](http://repository.unmuhjember.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ARTIKEL.pdf Download (125kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (168kB) |
|
Text
PENDAHULUAN.pdf Download (991kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (288kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (179kB) |
Abstract
Latar Belakang: Sesuai dengan semboyan Negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, harga mati yang tidak dapat ditawar lagi, oleh karena itu segala bentuk gerakan yang ingin memisahkan dari Indonesia dan ingin menghancurkan Indonesia harus ditangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan peraturan dan sistem yang ada, dan harus ditangani oleh badan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara ini masih terdapat banyak pandangan mengenai penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok separatis juga dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang terjadi pada penembakan 31 pekerja jembatan Trans Papua pada 1 Desember 2018. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai, TNI harus turun tangan menangani pembunuhan sejumlah pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Minggu (2/12/2018). Diduga, sebanyak 31 orang tewas. Menurut Ryamizard, para pelaku adalah kelompok pemberontak atau separatis. Oleh sebab itu, kata dia, mereka harus ditindak secara tegas. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menentukan secara tegas kewenanganya untuk menangani separatisme, tentang hal ini Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia justru mengatakan dengan tegas pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 bahwa Tentara Nasional Indonesia berwenang dalam menangani separatisme, berdasarkan deskripsi tersebut perlu dilakukan kajian untuk menegaskan bagaimanakah kewenangan penanganan gerakan separatisme di Papua terutama menyangkut lembaga yang berwenang dan mekanisme penangananya, agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara baik TNI, POLRI, maupun Pemerintah daerah dimana separatisme itu ada dan hidup. Metode: metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach). Hasil: Sesuai dengan penelitian yang saya lakukan, didapatkan hasil bahwa Tentara Nasional Indonesia berwenang menangani gerakan separatism di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Kesimpulan: Tentara Nasional Indonesia berwenang menangani gerakan separatisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.Kata Kunci: Separatisme, Wewenang, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Organisasi Papua Merdeka.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subjects: | 300 Social Science > 340 Law | ||||||
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science (S1) | ||||||
| Department: | S1 Ilmu Hukum | ||||||
| Depositing User: | rahma wahyu ningsih | ||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Date Deposited: | 02 Oct 2020 02:43 | ||||||
| Last Modified: | 02 Oct 2020 02:43 | ||||||
| URI: | http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/6028 |
Actions (login required)
 |
View Item |