TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN SEPARATISME DI INDONESIA (STUDI KASUS PENANGANAN SEPARATISME DI PAPUA)

NOVARIO IRAWAN, MAHESA (2019) TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN SEPARATISME DI INDONESIA (STUDI KASUS PENANGANAN SEPARATISME DI PAPUA). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text ARTIKEL.pdf Download (125kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (168kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (991kB)
	Text BAB I.pdf Download (288kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (179kB)

Abstract

Latar Belakang: Sesuai dengan semboyan Negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah harga mati, harga mati yang tidak dapat ditawar lagi, oleh karena itu segala
bentuk gerakan yang ingin memisahkan dari Indonesia dan ingin menghancurkan Indonesia harus
ditangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan peraturan dan sistem yang ada, dan harus ditangani
oleh badan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara ini masih
terdapat banyak pandangan mengenai penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat,
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok separatis juga dapat
mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang terjadi pada penembakan 31
pekerja jembatan Trans Papua pada 1 Desember 2018. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu
menilai, TNI harus turun tangan menangani pembunuhan sejumlah pekerja pembangunan jalan di
Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Minggu (2/12/2018). Diduga, sebanyak 31
orang tewas. Menurut Ryamizard, para pelaku adalah kelompok pemberontak atau separatis. Oleh
sebab itu, kata dia, mereka harus ditindak secara tegas. Undang-Undang Kepolisian Negara
Republik Indonesia tidak menentukan secara tegas kewenanganya untuk menangani separatisme,
tentang hal ini Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia justru
mengatakan dengan tegas pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 bahwa Tentara Nasional Indonesia
berwenang dalam menangani separatisme, berdasarkan deskripsi tersebut perlu dilakukan kajian
untuk menegaskan bagaimanakah kewenangan penanganan gerakan separatisme di Papua
terutama menyangkut lembaga yang berwenang dan mekanisme penangananya, agar dikemudian
hari tidak terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara baik TNI, POLRI, maupun
Pemerintah daerah dimana separatisme itu ada dan hidup. Metode: metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah Metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach). Hasil: Sesuai
dengan penelitian yang saya lakukan, didapatkan hasil bahwa Tentara Nasional Indonesia
berwenang menangani gerakan separatism di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Kesimpulan: Tentara Nasional Indonesia
berwenang menangani gerakan separatisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia.Kata Kunci: Separatisme, Wewenang, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Organisasi Papua Merdeka.

Contribution

Contributor Name

NIDN/NIDK

UNSPECIFIED

suryo kencono, pramukhtiko

nidn#

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	300 Social Science > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	rahma wahyu ningsih | ningsihrahmawahyu@gmail.com
Date Deposited:	02 Oct 2020 02:43
Last Modified:	02 Oct 2020 02:43
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/6028

Actions (login required)

View Item