Kewenangan Pengawasan Dpr Melalui Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Risky Fadhilah, Silvia (2018) Kewenangan Pengawasan Dpr Melalui Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text ARTIKEL.pdf Download (87kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (375kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (219kB)
	Text bab 1.pdf Download (342kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (461kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)

Abstract

Permintaan Hak bukanlah hak penyelidikan dalam konteks penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika diselidiki Bulogate, kasus KPK, dan lainnya. Permintaan hak ini tidak dimaksudkan untuk menemukan bukti awal dugaan tindak pidana dilakukan. Ini akan menyelidiki keadaan pemerintahan yang baik untuk mengetahui pelaksanaan tugas pemerintah dan penganggaran negara. Hal ini juga untuk mencari bahan dari rumusan kebijakan termasuk penyelidikan orang untuk mengisi posisi yang mememrlukan persetujuan dan pertimbangan DPR.
Kata Kunci: Pengawasan, Hak Angket, DPR

Contribution

Nama Dosen Pembimbing

NIDN/NIDK

UNSPECIFIED

Purwanto, Djoko

nidn#

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	300 Social Science 300 Social Science > 340 Law 300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User:	Dinda Novitasari | dindanovitasari1710@gmail.com
Date Deposited:	16 Dec 2020 02:37
Last Modified:	16 Dec 2020 03:01
URI:	http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/7406

Actions (login required)

View Item