Kewenangan Pengawasan Dpr Melalui Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Risky Fadhilah, Silvia (2018) Kewenangan Pengawasan Dpr Melalui Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

[img] Text
ARTIKEL.pdf

Download (87kB)
[img] Text
PENDAHULUAN.pdf

Download (375kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (219kB)
[img] Text
bab 1.pdf

Download (342kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (461kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (267kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (241kB)

Abstract

Permintaan Hak bukanlah hak penyelidikan dalam konteks penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika diselidiki Bulogate, kasus KPK, dan lainnya. Permintaan hak ini tidak dimaksudkan untuk menemukan bukti awal dugaan tindak pidana dilakukan. Ini akan menyelidiki keadaan pemerintahan yang baik untuk mengetahui pelaksanaan tugas pemerintah dan penganggaran negara. Hal ini juga untuk mencari bahan dari rumusan kebijakan termasuk penyelidikan orang untuk mengisi posisi yang mememrlukan persetujuan dan pertimbangan DPR. Kata Kunci: Pengawasan, Hak Angket, DPR

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: 300 Social Science
300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science (S1)
Depositing User: Dinda Novitasari
Date Deposited: 16 Dec 2020 02:37
Last Modified: 16 Dec 2020 03:01
URI: http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/7406

Actions (login required)

View Item View Item