Perlindungan Hukum Nasabah Korban Tindak Pidana Dalam Pasal 30 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ayu Herawati, Vidya (2021) Perlindungan Hukum Nasabah Korban Tindak Pidana Dalam Pasal 30 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text a._Pendahuluan[1].pdf Download (1MB)
	Text b._Abstrak-1[1].pdf Download (237kB)
	Text c._BAB_I[1].pdf Download (352kB)
	Text d._BAB_II[1].pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB) \| Request a copy
	Text e._BAB_III[1].pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB) \| Request a copy
	Text f._BAB_IV[1].pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB) \| Request a copy
	Text g._DAFTAR_PUSTAKA[1].pdf Download (321kB)
	Text h._LAMPIRAN[1].pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB) \| Request a copy
	Text i._ARTIKEL[1].pdf Download (381kB)

Abstract

Dalam era globalisasi dan modern saat ini telah terjadi perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi diberbagai bidang kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi dan usaha perbankan. Wujud teknologi informasi yang disediakan perbankan untuk mempermudah nasabah bertransaksi biasa disebut electronic banking (salah satu jenisnya yakni ATM). Disisi lain banyak hal positif yang didapatkan dari adanya teknologi modern pada perbankan namun tidak bisa dihindari juga sisi negatif yang dapat menjadi kelemahan dari perkembangan teknologi perbankan. Sisi negatif perkembangan teknologi adalah resiko terjadinya kejahatan baru yaitu kejahatan siber atau lebih dikenal dengan cybercrime dalam penggunaan ATM yang dikenal dengan kejahatan skimming. Skimming termasuk tindak pidana Pasal 30 UU ITE yang mengakibatkan kerugian pada nasabah. Untuk itu perlu diketahui tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah sebagai korban skimming dan pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban untuk ganti rugi kerugian nasabah. Pada Pasal 29 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dapat dimintai pertanggung jawaban tapi tidak dijelaskan secara rinci wujud pertanggung jawabannya. Kata Kunci : cybercrime, skimming, perlindungan hukum, OJK

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Kata Kunci : cybercrime, skimming, perlindungan hukum, OJK

Subjects:

300 Social Science > 340 Law > 345 Criminal Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Vidya Ayu Herawati