Analisis Yuridis Kewenangan Bawaslu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Rumi, Jalaluddin (2021) Analisis Yuridis Kewenangan Bawaslu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember.

	Text B. ABSTRAK.pdf Download (283kB)
	Text C. BAB I.pdf Download (538kB)
	Text D. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (707kB) \| Request a copy
	Text I. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (153kB)
	Text K. JURNAL.pdf Download (566kB)
	Text A. PENDAHULUAN.pdf Download (920kB)
	Text F. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB) \| Request a copy
	Text E. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB) \| Request a copy

Abstract

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawas, posisi tawar Bawaslu sangat diperhitungkan dalam pemilihan umum terlebih dalam penangan tindak pidana pemilihan umum dimana Bawaslu bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Bawaslu disini kewenangannya sangat dipertanyakan karena jelas Kepolisian selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum. Peraturan tentang Sentra Gakkumdu diatur didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meniliti bahan-bahan pustaka atau data primer dan sekunder saja. Hasil penelitian dan pembahasan adalah Pihak yang berwenang menerbitkan dan menandatangani administrasi yaitu Koordinator Gakkumdu yang dijabat oleh Koordinator Devisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu. The Election Supervisory Body, hereinafter referred to as Bawaslu, is an Election Organizing Agency that oversees the implementation of elections throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. As a supervisory agency, Bawaslu's bargaining position is very taken into account in general elections, especially in handling election crimes where Bawaslu cooperates with the Police and the Prosecutor's Office in the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). The authority of Bawaslu here is very questionable because it is clear that the Police as investigators and the Public Prosecutor's Office are the prosecutors. Regulations regarding the Gakkumdu Center are regulated in Law no. 7 of 2017 concerning Elections. The problem that is the focus of this research in this research is how the authority of Bawaslu in the Integrated Law Enforcement Center according to Law no. 7 of 2017 concerning Elections. The type of research used is normative juridical, normative legal research is carried out by examining library materials or primary and secondary data only. The results of the research and discussion are the party authorized to issue and sign the administration, namely the Gakkumdu Coordinator who is held by the Coordinator of the Bawaslu Violation Enforcement Division.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Kewenangan Bawaslu, Sentra Gakkumdu, Peraturan Bawaslu

Subjects:

300 Social Science > 340 Law
300 Social Science > 340 Law > 342 Constitutional and Administrative Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

JALALUDDIN RUMI