Analisis Yuridis Pendirian Bangunan Di atas Tanah Wakaf ( Studi Kasus Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Aminy, Cahyaningrum Zhulfiah (2021) Analisis Yuridis Pendirian Bangunan Di atas Tanah Wakaf ( Studi Kasus Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.

	Text a. Pendahuluan.pdf Download (1MB)
	Text b. ABSTRAK.pdf Download (239kB)
	Text c. Bab I.pdf Download (574kB)
	Text d. Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (732kB) \| Request a copy
	Text e. Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (531kB) \| Request a copy
	Text f. Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB) \| Request a copy
	Text g. Daftar pustaka.pdf Download (449kB)
	Text h. artikel.pdf Download (371kB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan sosial bagi masyarakat, hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang mengapresiasikan suatu gagasan kesejahteraan yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai pada tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat pada tujuan keagamaan yang bersifat ekonomis. Pada Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 16 ayat (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi: a. Hak atas, tanah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hak atas tanah yang dapat di wakafkan terdiri dari : a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar. b. Hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai diatas tanah Negara. c. Hak guna bangunan, dan hak pakai atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan dan hak milik. d. Hak milik atas rumah susun. Dalam hal ini sudah jelas bahwa dalam hukumnya pembentukan wakaf pada benda tidak bergerak harus melalui beberapa prosedur untuk mendapat izin dan hak milik. Namun jika pendirian bangunan yang secara langsung tidak memenuhi prosedur yaitu membangun bangunan di atas tanah wakaf milik orang lain padahal untuk mendirikan sebuah bangunan dengan ilegal diarea tanah wakaf adalah perbuatan melawan hukum, hal ini di karenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tersebut mengenai peraturan pembangunan hak milik atas tanah wakaf dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga hal ini menjadi perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi tersendiri.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Uncontrolled Keywords:

Kata Kunci : Indonesia,kedaulatan,keagamaan,permusyawaratan

Subjects:

300 Social Science > 340 Law > 346 Private Law

Divisions:

Faculty of Law > Department of Law Science (S1)

Department:

S1 Ilmu Hukum

Depositing User:

Cahyaningrum Zhulfiah Aminy